Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Muhaimin menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Menurutnya, seluruh program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
“Presiden meminta agar seluruh kementerian dan lembaga terus memberikan dukungan nyata agar UMKM kita tumbuh dan mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan,” ujar Muhaimin.
Aset Negara Akan Dimanfaatkan untuk UMKM
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah mendorong kementerian, lembaga, serta BUMN untuk membuka akses pemanfaatan aset-aset yang belum dimaksimalkan. Ruang tersebut nantinya dapat digunakan sebagai tempat promosi, pameran produk, hingga festival UMKM.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
Muhaimin mengungkapkan bahwa dirinya mengusulkan alokasi anggaran sedikitnya Rp1 triliun untuk mendukung berbagai program pemberdayaan usaha kecil tahun ini.
Selain dukungan anggaran, pemerintah juga akan memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema kredit lain yang lebih mudah diakses pelaku usaha.
Perlindungan Sosial Capai Rp508,2 Triliun
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp508,2 triliun melalui APBN. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta subsidi energi yang diarahkan agar lebih tepat sasaran.
Menurut Muhaimin, penggunaan data yang akurat menjadi kunci agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Gunakan Data Tunggal Nasional
Pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran program-program sosial.
Presiden Prabowo, kata Muhaimin, telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk konsisten menggunakan data tersebut agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Sebagai langkah percepatan, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan.
Target yang dicanangkan cukup ambisius, yakni menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kami optimistis target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan lima persen pada 2029 dapat tercapai,” kata Muhaimin.
Dengan penguatan UMKM, peningkatan perlindungan sosial, dan pemanfaatan data terpadu, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.(Nad)